PP No. 99 Tahun 2012 - JDIH BPK RI
Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul
PERUBAHAN PP 99 TAHUN 2012 KE PERMENKUMHAM NO 7 TAHUN 2022, KALAPAS ...
Bondowoso, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) No. 7 Tahun 2022 telah resmi menggantikan penerapan PP 99 Tahun 2012 setelah hakim Mahkamah Agung mengabulkan Hak Uji Materiil (HUM) pada 29 Oktober 2021 yang lalu, dalam kutipannya hakim memutuskan bahwa sejatinya hak mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali.
MA Cabut PP 99 Tahun 2012, Koruptor Lebih Mudah Dapat Remisi - KOMPAS.com
JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung mengabulkan judicial review atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. MA menilai aturan itu tak berlaku karena tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menjadi aturan induknya.
PP Pengetatan Remisi Koruptor Dicabut MA, Bagaimana Kini ... - detikNews
detikHot. MA membatalkan PP 99/2012 atau PP Pengetatan Remisi Koruptor sehingga pemberian remisi ke koruptor, bandar narkoba dan terorisme kembali sesuai PP 32/1999.
Permenkumham Nomor 7 Gantikan PP 99/2012 yang Dibatalkan MA
Aturan baru ini sebagai buntut putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan PP 99/2012 atau yang lazim dikenal PP pengetatan remisi koruptor. Dalam aturan tersebut, bagi koruptor yang mau mendapatkan pembebasan bersyarat, wajib mensyaratkan si koruptor harus sudah membayar denda dan uang pengganti.
PP No. 99 Tahun 2000 - JDIH BPK RI
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 99 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2000 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 10 November 2000 Tanggal Pengundangan 10 November 2000 Tanggal Berlaku 10 November 2000 Sumber
Sikap MA, Dulu Kontra Kini Setuju Pengetatan Remisi ... - detikNews
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan judicial review PP 99/2021 atau yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor. Putusan itu diketok oleh ketua majelis hakim agung Supandi . 8 Tahun ...
PP No. 11 Tahun 2017 - JDIH BPK RI
PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil PP No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
PP No. 94 Tahun 2021 - JDIH BPK RI
PP ini mengatur antara lain mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran; jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin; batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum; dan hak untuk membela diri melalui upaya administratif bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
PP No. 12 Tahun 2002 - JDIH BPK RI
2002. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 12, LN. 2002 No. 32, TLN No. 4193, LL 9 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
PMK No. 99/PMK.04/2019 - JDIH BPK RI
Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.04/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.
PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2019 - JDIH BPK RI
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 99, BN.2019/No.1560, kemendagri.go.id : 5 hlm Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PP No. 58 Tahun 2020 - JDIH BPK RI
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. PP ini mengatur mengenai pengelolaan PNBP yang terdiri atas: 1) perencanaan PNBP yang mengikuti siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2) pelaksanaan PNBP yang mempertimbangkan manajemen pengelolaan PNBP yang ...
PP No. 49 Tahun 2022 - JDIH BPK RI
Judul. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak ...